Redaksi 
Diskusi antara perwakilan pendemo dengan Kapolda Kalteng dan jajaran pada unjuk rasa di gerbang Mapolda, Sabtu (30/8/2025) sore. (FOTO: SARIPUDIN)
Palangka Raya (edukalteng.com) – Massa gabungan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km 1 Palangka Raya pada Sabtu (30/8/2025) siang hingga sore. Berbeda dengan demo di tempat yang sama sehari sebelumnya, aksi kali ini relatif lebih kondusif dan komunikatif sehingga berakhir tertib.
Pada aksi kali ini, massa yang menamakan diri “Aliansi Reformasi Kepolisian Total” itu kembali diterima Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dan jajaran. Mereka menyampaikan surat terbuka berisi lima poin tuntutan.
Kelima poin tuntutan massa yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlap) Andri Mulyanto di depan jajaran Polda Kalteng antara lain, pertama, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya.
Kedua, mengusut tuntas kasus meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan akibat tindak refresif aparat saat melakukan operasi pengamanan demo di Jakarta tiga hari lalu.
Ketiga, mendesak dilaksanakannya reformasi di internal Polri secara total dan sesegera mungkin.
Keempat, tertibkan moralitas anggota kepolisian yang bermasalah di jajaran Polda Kalteng.
Kelima, mendesak Kapolda Kalteng untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait dugaan kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat di sejumlah wilayah di Kalteng.
Terkait poin-poin tuntutan massa itu, Kapolda berjanji untuk menyampaikannya ke jajaran Polri di pusat. Dia juga menyampaikan komitmen jajarannya untuk menyelesaikan poin-poin tuntutan terkait hal-hal yang terjadi di wilayah Kalteng.
Setelah nota tuntutan tersebut diserahkan, massa yang berjumlah sekitar 200 orang kemudian membubarkan diri secara tertib.
RENCANA DEMO DI DPRD KALTENG
Korlap Aksi Andri Mulyanto kepada wartawan usai unjuk rasa mengatakan, pihaknya mengultimatum pihak Polda untuk menindaklanjuti seluruh poin yang mereka tuntut dalam waktu 2×24 jam. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka massa gabungan akan kembali melakukan aksi turun ke jalan.
“Kami sepakat memberi waktu 2 hari kepada Kapolda Kalteng dan jajaran untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kepada Polri. Jika tidak, kami akan kembali melakukan aksi turun ke jalan,” ujar Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng itu.
Andri menambahkan, aksi sepanjang dua hari ini bukan akhir, tetapi baru permulaan. Sebagai bagian dari Aliansi Cipayung Plus, pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan target DPRD Kalteng pada Senin (1/9/2025) lusa. Aksi tersebut akan dilakukan secara serentak seluruh elemen Aliansi Cipayung Plus se- Indonesia.
Dikatakannya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD dinilai ‘diam’ terhadap gejolak-gejolak sosial masyarakat di beberapa wilayah Kalteng. Di antaranya, kasus bentrok warga dan aparat di Bangkal, Kabupaten Seruyan, kasus kriminalisasi warga Kinipan, Kabupaten Lamandau, dan sejumlah kasus lainnya.
Selain itu, rencana aksi massa ke Gedung Dewan Senin nanti juga untuk menyampaikan keprihatinan publik terhadap sikap, kinerja, dan besaran honorarium para legislator, ter dinilai menciderai perasaan masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang kian berat. (sar)
