Gubernur: Jika Ada Pungutan dalam Program “Kartu Huma Betang Sejahtera”, Laporkan ke Pihak Berwajib!
Redaksi 
SILATURAHMI - Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menjawab pertanyaan para wartawan pada silaturahmi dan diskusi rutin bulanan dengan insan pers, di Istana Isen Mulang, Senin (22/12/2025) malam. (FOTO: RIZKI RINALDI)
Palangka Raya (edukalteng.com) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersiap merealisasikan program bantuan “Kartu Huma Betang Sejahtera” tahun 2026 mendatang. Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran memastikan pendataan penerima manfaat program bantuan ini tidak dipungut biaya, alias gratis.
“Tidak ada pungutan biaya untuk penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera ini. Kalau ada oknum di lapangan yang meminta biaya, laporkan ke pihak yang berwajib,” tegas Gubernur H Agustiar Sabran pada kegiatan silaturahmi dan diskusi dengan insan pers dari berbagai media massa dan organisasi pers di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur), Senin (22/12/2025) malam.
Agustiar menjelaskan, realisasi program bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera adalah manifestasi dari visi dan misi Pemprov untuk mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.
Dalam program Kartu Huma Betang Sejahtera tersebut, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan bantuan terpadu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako murah, akses pendidikan, dan layanan kesehatan gratis dalam satu kartu berbasis NIK/KK.
Gubernur yang hadir bersama Wakil Gubernur H Edy Pratowo, Asisten II Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden, Kepala Dinas Kominfosantik Rangga Lesmana, dan Ketua Komisi III DPRD Palangka Raya, Sigit Widodo, meminta insan pers melalui media massa masing-masing untuk turut memantau dan mengawasi pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera ini.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh media massa yang telah membersamai kami dalam membangun Kalteng sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Kolaborasi demikian perlu terus dilakukan di masa mendatang, termasuk dalam pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera, tahun depan,” ujar Agustiar.
Selain mengajak insan pers untuk terus membantu pemerintah daerah melalui pemberitaan yang berimbang dan kritis, Gubernur juga meminta seluruh elemen masyarakat membantu kelancaran realisasi program Kartu Huma Betang Sejahtera ini.
Salah satu hal perlu mendapat perhatian semua pihak, ujar Gubernur, terutama menyangkut transparansi proses pendataan dan penyaluran bantuan dalam program Kartu Huma Betang Sejahtera ini. Dia kembali mengingatkan agar jangan ada oknum ‘nakal’ yang melakukan pungutan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Ini sepenuhnya gratis. Tidak boleh ada pungutan terhadap penerima manfaat. Itu sudah pelanggaran hukum, laporkan ke pihak berwajib,” pesan Agustiar di kegiatan diskusi rutin bulanan ini. (rzk)
