Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (FOTO: IST)
Jakarta (edukalteng.com) – Praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintahan daerah membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa geram. Dia mengancam tidak akan menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) terhadap daerah yang masih melakukan praktik demikian.
Menurut Purbaya, praktik penyelewengan kekuasaan, terutama jual-beli jabatan dan proyek fiktif, masih menjadi momok serius yang mengancam pembangunan nasional. Dia menegaskan bahwa sumber utama penyelewengan adalah jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Jika praktik ini tidak dihentikan, bukan hanya program pembangunan yang terhambat, tetapi juga berpotensi membocorkan anggaran negara.
Menkeu Purbaya memberikan ultimatum kepada para kepala daerah: memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam kurun waktu dua kuartal ke depan. Perbaikan ini menjadi syarat mutlak agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dapat dinaikkan.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi Saya bisa ngomong ke atas (Presiden Prabowo). Kalau enggak Saya dimarahin juga kalau ngomong,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Purbaya menekankan, penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan investasi, dan mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” pungkasnya. (net/sar)